The Characters

Aku akhirnya bertemu denganmu. Lengkap dan tepat seperti adanya, dengan lanskap suram dan kesunyian yang sama seperti dalam nyata. Aku seperti bercermin,
hanya saja kau tampak lebih terang bukan benderang tentunya tetapi terang. Jika kau adalah aku, perwujudan apakah kau ? Tetapi tetap saja diam dan suram tenggelam dalam palung pikiran kita masing - masing. Hei kau dan aku adalah sama, serupa, sejiwa, tentunya rasaku adalah rasamu, ceritaku adalah ceritamu. Mengapa kita tak berbincang, cerita masa kecil kita. Apakah kau masih mengingatnya ?

Segala kidung keceriaan dunia kecil kita, aku yakin kau pasti masih ingat setidaknya kita
melewatkan masa kecil indah walau tak megah.
Menjelang remaja, aku tidak ingin mengingatnya, sebagian aku hapus dari memoriku kataku.
Tetapi kau tentunya pasti masih ingat dan merekam semuanya lebih baik karena kau adalah aku
bagian dari diriku walaupun aku berusaha tak mengingatnya. Segala sumpah serapah,caci maki
dan bilur kesakitan nyata kita lalui saat jelang remaja. Kau tentunya merasakan yang
sama seperti yang aku rasakan, duduk terpekur diujung gelap mengubah sakit jadi tekad. 
Waktu itu sering aku mengajakmu berbincang tentang apa yang kita lalui dan rasakan tapi
kau hanya tersenyum diantara tangis yang muncul.

Mari Merenung !

Mei 1998, gerakkan mahasiswa dan didukung oleh beberapa politikus reformis akhirnya mampu meruntuhkan kekuasaan yang bertahan kurang lebih 32 tahun. Tentunya banyak pihak dan terutama pelaku pergerakan itu sendiri menaruh harapan yang sedemikian besarnya setelah terjadinya reformasi 1998, baik reformasi dari segi politik,ekonomi dan sosial tentunya. Bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berpolitiknya sebuah babak yang disebut Demokrasi, dimana kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya,berafiliasi dengan salah satu parpol maupun segala kebebasan yang tiba - tiba muncul didepan mata. Sebagai negara dunia ketiga yang mempunyai berjuta masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, Indonesia merupakan salah satu negara Demokrasi terbesar. Tetapi dari reformasi 1998 tersebut masih banyak menyisakan beban masalah peninggalan orde sebelumnya maupun masalah yang timbul setelah masa reformasi.Demokrasi itu sendiri bagi sebagian warga negara dan para poltikus bisa merupakan sebuah anugerah untuk lebih menyuarakan pendapat dan perjuangannya tetapi dipihak lain demokrasi merupakan sebuah bencana sosial dikarenakan terjadi Euforia yang sedemikian hebatnya dengan demokrasi. Semua pihak dan golongan merasa punya hak untuk suara dan pendapatnya didengar, berdemonstrasi, anarkis jika pendapat atau calon walikota/bupati, gubernurnya kalah. Inikah yang disebut demokrasi ? Sistem pemilihan bupati,gubernur bahkan presiden kita juga telah berubah dan mengadopsi sistem demokrasi negara barat,pertanyaan yang sekiranya patut untuk direnungkan adalah sudah siapkah masyarakat dan pemimpin kita dengan sistem pemilihan seperti tersebut, sebenarnya sudah siapkah negara kita untuk berdemokrasi ? 17 tahun Reformasi,masyarakat menunggu sebuah perubahan ekonomi yang mendukung kerakyatan, perbaikan hajat hidup sesuai dengan sila kelima dari Pancasila " Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia " jika anggota eksekutif dan legislatif masih ingat dengan bunyinya tentunya. Bukan sebuah sistem akonomi Kapitalis yang memihak pemodal besar dan mematikan tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan. Dengan lahan pertanian yang sedemikian luasnya dan potensi laut yang sedemikian besarnya kenapa tidak terpikirkan untuk menjadikan pertanian, kelautan sebagai salah satu titik awal pondasi bagi perekonomian nasional. Giatkan kembali penyuluh lapangan, ketersediaan pupuk dan bibit yang terjangkau petani, pengadaan kapal penangkap ikan yang lebih modern bagi para nelayan dengan kredit lunak dari pemerintah sehingga bukannya uang negara hanya habis digunakan untuk memberi berbagai macam tunjangan, fasilitas yang berlebih kepada anggota eksekutif maupun legislatif.  Uang negara yang berasal dari wajib pajak tentunya harus kembali juga kepada masyarakat untuk mendukung perekonomian, tidak hanya untuk dikorupsi. Sektor pendidikan, berapa puluh ribu anak bangsa yang harus putus sekolah karena ketiadaan biaya, gedung sekolah yang hancur dan tidak layak untuk melakukan kegiatan belajar - mengajar bahkan di Papua terdapat sekolah yang berlobang disemua bangunan sekolahnya dan hanya memiliki seorang guru untuk mendidik satu sekolah. Pernakah anggota DPR Yang Terhormat turun kelapangan kepedalaman Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera untuk melihat keadaan tersebut bukan hanya kunjungan kerja ke luar negeri yang diutamakan yang jelas banyak menghabiskan dana negara dan tidak jelas manfaat yang didapat. Alokasikan dana APBN untuk program pendidikan yang terarah, program pendidikan yang mengutamakan ketrampilan, melek teknologi, membudayakan minat baca dengan ketersediaan buku yang cukup berkualitas di seluruh pelosok nusantara, pembangunan infrastruktur sekolah yang memadai dan yang paling penting adalah pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau dari pendidikan dasar sampai dengan universitas. Sehingga akan tercapai seperti apa yang diamanatkan dalam undang - undang dasar" Mencerdaskan Kehidupan bangsa ".
Sektor kesehatan, angka kematian ibu dan bayi yang masih sedemikian tinggi, gizi buruk balita banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia, busung lapar,tidak terjangkaunya biaya kesehatan yang memadai bagi sebagian besar masyarakat miskin merupakan salah satu pekerjaan rumah yang sampai saat ini masih menjadi tugas pemerintah yang belum terselesaikan. Berbagai macam program asuransi, bantuan kesehatan rakyat miskin belum memberikan satu jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.  Pemerintah dan anggota legislatif perlu kiranya untuk lebih memikirkan ketersediaan puskesmas dengan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai dengan biaya yang terjangkau diseluruh wilayah negeri ini dari kota sampai desa. Dan melakukan terobosan asuransi kesehatan masyarakat miskin yang lebih efektif dan tepat sasaran tanpa proses birokrasi berbelit dari puskesmas dan rumah sakit.

Sebuah negara akan menjadi kuat bilamana masyarakatnya pun sehat. Sehingga tidak perlu lagi kita
dengar rakyat miskin dilarang sakit karena pemerintah telah mampu untuk menjamin kesehatan warga negaranya.Tiga hal tersebut diatas adalah sebagian kecil masalah dari sekian banyak masalah yang belum terselesaiakan sejak era reformasi digulirkan 10 tahun yang lalu.Diperlukan kemauan yang kuat dari semua birokrat dan politisi baik pusat maupun daerah untuk memberikan langkah kongret memecahkan segala masalah yang dihadapi bukan cuma berpolemik, saling serang antara legislatif dan eksekutif, berebut kekuasaan dan simpati dan melupakan masalah krusial yaitu memikirkan warga negaranya. Masyarakat sudah bosan melihat,mendengar suguhan politik yang kekananak - kanakan dan euforia demokrasi yang berlebihan.

Sudah siapkah kita semua untuk ber demokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab ?


Dipantara

Dengan panjang garis pantai lebih dari 100.000 km dan luas laut 3.257.483 km2 tentunya sebuah kerja keras dan usaha terus menerus serta kebijakan berkesinambungan untuk dapat mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. Dengan luas lautan sebegitu besarnya bisa dibayangkan berapa potensi sumber kelautan yang bisa dimanfaatkan, belum lagi sektor mineral yang ada diwilayah ZEE kita yang bisa di explorasi. 
Dengan bentang garis pantai dan luas lautan yang sedemikian tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling melengkapi antara lembaga berwenang. Masalah penindakan pelanggaran dilaut juga perlu diatur ulang sehingga dengan tumpang tindih dan berkesan rebutan rejeki antar instansi.
Untuk menjaga garis pantai seluas Indonesia tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang harusnya sangat memadai. Seperti kapal patroli laut yang bisa mengcover seluruh bentang garis pantai dan laut yang ada. Angkatan laut sebagai yang berwenang untuk melakukan patroli dan pengamanan wilayah laut kita sampai dengan wilayah ZEE kita tentunya mempunyai tugas teramat berat dikarenakan jumlah armada kapal patroli yang kurang mencukupi. Bahan terdapat fakta mencengangkan bahwa dalam satu tahun kapal patroli angkatan laut hanya bisa melakukan patroli wilayah laut untuk waktu 3 sampai 4 bulan saja. Betapa miris kita mengetahuinya dalam satu tahun hanya 3 sampai 4 bulan saja terdapat patroli dan sisa 8 bulan lautan kita nyaris kosong tidak terjaga.
Kenapa sampai hal tersebut bisa sampai terjadi, hal ini dikarenakan TNI memperoleh kuota bbm dalam bentuk nominal dalam satu tahun bukan dalam bentuk volume bbm yang dikhususkan untuk TNI ketiga angkatan. Tentunya dengan model kuota nominal, dengan harga minyak yang fluktuatif sudah barang tentu tidak akan mencukupi kebutuhan TNI terutama untuk TNI AL dan Udara yang membutuhkan alat yang digerakkan untuk melakukan patroli yang sudah barang tentu membutuhkan bbm.
bahkan mungkin kita pernah dengar kapal TNI AL tidak memiliki bbm untuk berlayar padahal dibutuhkan untuk melakukan fungsi SAR korban kecelakaan dilaut.
Memiliki kapal dan pesawat yang secanggih apapun tidak akan bisa berfungsi maksimal jika tata kelola bbm untuk TNI masih mengunakan pola lama kuota nominal dalam satu tahun. 
Sudah saatnya dipikirkan dan dilakukan sebuah terobosan baru untuk mengatasi hal tersebut diatas, dikarenakan dinegara manapun tentunya dibutuhkan cadangan bbm untuk angkatan bersenjatanya untuk menghadapi kemungkinan terburuk peperangan. Bersegeralah mempersiapkan cadangan energi yang sangat dibutuhkan oleh negara kita, karena sebenarnya negara kita mampu. hanya tinggal niat dari pemerintah dan didukung oleh anggota parlemen tanpa tendensi politik apapun selain membuat negara kita makin kuat dan disegani serta mewujudkan poros maritim dunia.


Dipantara

Anak - Anak Jermal

Nasib pekerja jermal yang sebagian besar adalah anak - anak dibawah umur seakan dilupakan.
Selama ini pemerintah banyak membicarakan nasib kaum buruh dan perjuangannya serta memperjuangkan kenaikan UMR yang sesuai dengan standart hidup layak. Tetapi pemerintah benar - benar melupakan nasib para pekerja jermal yang notabene adalah anak - anak dibawah umur. Kita seakan tutup telinga dan mata akan nasib penderitaan mereka. Dengan upah yang jauh dari kata layak, jam kerja yang tidak tentu membuat anak - anak itu kehilangan masa kecil, kehilangan kegembiraan untuk sekedar bermain dan bermimpi tentang masa depannya. Mereka melupakan sekolah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan anak - anak negara ini. Ribuan jumlah mereka yang tersebar diseluruh perairan yang ada di negara ini. Patut dipertanyakan fungsi dan peran dari Komnas Perlindungan Anak,
Dimana kontribusi mereka untuk para anak - anak pekerja jermal, mana peran dan suara Kak Seto untuk memperjuangkan nasib mereka. Komnas Perlindungan Anak, Kak Seto seakan - akan hanya heboh dan ribut jika masalah anak - anak tersebut telah diliput infotainment, melibatkan pejabat atau public figure. Ditengah hiruk pikuk kemajuan ekonomi dan perbaikan ekonomi Indonesia yang selalu digembar - gemborkan pemerintah dan media, kita harus mengakui dan menyadari bahwa ada anak - anak dinegeri ini yang masih bergulat dengan penderitaan dan bekerja untuk menghidupi mereka sendiri dan melupakan semua kegembiraan masa kecil mereka.Untuk itu dibutuhkan sebuah usaha keras dan besar untuk benar - benar bisa menyelesaikan permasalahan pekerja anak yang ada dibumi Indonesia.
Kalo bukan kita sendiri yang mengkritisi segala kebijakan dan ketidakadilan yang ada di negeri ini,
siapa lagi yang akan dan bisa mengkritisinya. Berubahlah dari diri kita sendiri, perhatikan anak -
anak kita sendiri dan anak - anak dilingkungan sekitar kita karena mereka pantas dan layak untuk
diperhatikan.

dipantara