
Mei 1998, gerakkan mahasiswa dan didukung oleh beberapa politikus reformis akhirnya mampu meruntuhkan kekuasaan yang bertahan kurang lebih 32 tahun. Tentunya banyak pihak dan terutama pelaku pergerakan itu sendiri menaruh harapan yang sedemikian besarnya setelah terjadinya reformasi 1998, baik reformasi dari segi politik,ekonomi dan sosial tentunya. Bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berpolitiknya sebuah babak yang disebut Demokrasi, dimana kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya,berafiliasi dengan salah satu parpol maupun segala kebebasan yang tiba - tiba muncul didepan mata. Sebagai negara dunia ketiga yang mempunyai berjuta masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, Indonesia merupakan salah satu negara Demokrasi terbesar. Tetapi dari reformasi 1998 tersebut masih banyak menyisakan beban masalah peninggalan orde sebelumnya maupun masalah yang timbul setelah masa reformasi.Demokrasi itu sendiri bagi sebagian warga negara dan para poltikus bisa merupakan sebuah anugerah untuk lebih menyuarakan pendapat dan perjuangannya tetapi dipihak lain demokrasi merupakan sebuah bencana sosial dikarenakan terjadi Euforia yang sedemikian hebatnya dengan demokrasi. Semua pihak dan golongan merasa punya hak untuk suara dan pendapatnya didengar, berdemonstrasi, anarkis jika pendapat atau calon walikota/bupati, gubernurnya kalah. Inikah yang disebut demokrasi ? Sistem pemilihan bupati,gubernur bahkan presiden kita juga telah berubah dan mengadopsi sistem demokrasi negara barat,pertanyaan yang sekiranya patut untuk direnungkan adalah sudah siapkah masyarakat dan pemimpin kita dengan sistem pemilihan seperti tersebut, sebenarnya sudah siapkah negara kita untuk berdemokrasi ? 17 tahun Reformasi,masyarakat menunggu sebuah perubahan ekonomi yang mendukung kerakyatan, perbaikan hajat hidup sesuai dengan sila kelima dari Pancasila " Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia " jika anggota eksekutif dan legislatif masih ingat dengan bunyinya tentunya. Bukan sebuah sistem akonomi Kapitalis yang memihak pemodal besar dan mematikan tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan. Dengan lahan pertanian yang sedemikian luasnya dan potensi laut yang sedemikian besarnya kenapa tidak terpikirkan untuk menjadikan pertanian, kelautan sebagai salah satu titik awal pondasi bagi perekonomian nasional. Giatkan kembali penyuluh lapangan, ketersediaan pupuk dan bibit yang terjangkau petani, pengadaan kapal penangkap ikan yang lebih modern bagi para nelayan dengan kredit lunak dari pemerintah sehingga bukannya uang negara hanya habis digunakan untuk memberi berbagai macam tunjangan, fasilitas yang berlebih kepada anggota eksekutif maupun legislatif. Uang negara yang berasal dari wajib pajak tentunya harus kembali juga kepada masyarakat untuk mendukung perekonomian, tidak hanya untuk dikorupsi. Sektor pendidikan, berapa puluh ribu anak bangsa yang harus putus sekolah karena ketiadaan biaya, gedung sekolah yang hancur dan tidak layak untuk melakukan kegiatan belajar - mengajar bahkan di Papua terdapat sekolah yang berlobang disemua bangunan sekolahnya dan hanya memiliki seorang guru untuk mendidik satu sekolah. Pernakah anggota DPR Yang Terhormat turun kelapangan kepedalaman Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera untuk melihat keadaan tersebut bukan hanya kunjungan kerja ke luar negeri yang diutamakan yang jelas banyak menghabiskan dana negara dan tidak jelas manfaat yang didapat. Alokasikan dana APBN untuk program pendidikan yang terarah, program pendidikan yang mengutamakan ketrampilan, melek teknologi, membudayakan minat baca dengan ketersediaan buku yang cukup berkualitas di seluruh pelosok nusantara, pembangunan infrastruktur sekolah yang memadai dan yang paling penting adalah pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau dari pendidikan dasar sampai dengan universitas. Sehingga akan tercapai seperti apa yang diamanatkan dalam undang - undang dasar" Mencerdaskan Kehidupan bangsa ".
Sektor kesehatan, angka kematian ibu dan bayi yang masih sedemikian tinggi, gizi buruk balita banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia, busung lapar,tidak terjangkaunya biaya kesehatan yang memadai bagi sebagian besar masyarakat miskin merupakan salah satu pekerjaan rumah yang sampai saat ini masih menjadi tugas pemerintah yang belum terselesaikan. Berbagai macam program asuransi, bantuan kesehatan rakyat miskin belum memberikan satu jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah dan anggota legislatif perlu kiranya untuk lebih memikirkan ketersediaan puskesmas dengan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai dengan biaya yang terjangkau diseluruh wilayah negeri ini dari kota sampai desa. Dan melakukan terobosan asuransi kesehatan masyarakat miskin yang lebih efektif dan tepat sasaran tanpa proses birokrasi berbelit dari puskesmas dan rumah sakit.
Sebuah negara akan menjadi kuat bilamana masyarakatnya pun sehat. Sehingga tidak perlu lagi kita
dengar rakyat miskin dilarang sakit karena pemerintah telah mampu untuk menjamin kesehatan warga negaranya.Tiga hal tersebut diatas adalah sebagian kecil masalah dari sekian banyak masalah yang belum terselesaiakan sejak era reformasi digulirkan 10 tahun yang lalu.Diperlukan kemauan yang kuat dari semua birokrat dan politisi baik pusat maupun daerah untuk memberikan langkah kongret memecahkan segala masalah yang dihadapi bukan cuma berpolemik, saling serang antara legislatif dan eksekutif, berebut kekuasaan dan simpati dan melupakan masalah krusial yaitu memikirkan warga negaranya. Masyarakat sudah bosan melihat,mendengar suguhan politik yang kekananak - kanakan dan euforia demokrasi yang berlebihan.
Sudah siapkah kita semua untuk ber demokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab ?
Dipantara